Model per4encaan pendidikan

Model per4encaan pendidikan

Beberapa metode yang umum digunakan dalam perencanaan, tetapi dapat diterapkan di bidang pendidikan ditemukan oleh Augus W. Smith (1982), antara lain:
a. Metode mean-ways and analysis (analisis mengenai alat-cara-tujuan)
Metode ini digunakan untuk meneliti sumber-sumber dan alternatif untuk mencapai tujuan tertentu. Tiga hal yang perlu dianalysi dalam metode ini, yaitu: means yang berkaitan dengan sumber-sumber yang diperlukan, ways yang berhubungan dengan cara dan alternative tindakan yang dirumuskan dan bakal dipilih dan ends yang berhubungan dengan tujuan yang hendak dicapai. Ketiga aspek tersebut ditelaah dan dikaji secara timbal balik.

b. Metode input-output analysis
Metode ini dilakukan dengna mengadakan pengkajian terhadap interelasi dan interdependensi berbagai komponen masukan dan keluaran dari suatu system. Metode ini dapat digunakan untuk menilai alternative dalam proses transformasi.

c. Metode econometric analysis
Metode ini menggunakan data empirik, teori ekonomi dan statistika dalam mengukur perubahan dalam kaitan dengan ekonomi. Metode ekonometrik mengembangkan persamaan-persamaan yang menggambarkan hubungan ketergantungan di antara variable-variabel yang ada dalam suatu system.

d. Metode Cause-effect
Metode ini digunakan dalam perencanaan dengan menggunakan sikuen hipotetik untuk memperoleh gambaran tentang masa depan. Metode ini sangat cocok untuk perencanaan yang bersifat strategic.

e. Metode Delphi
Metode ini bertujuan untuk menentukan sejumlah alternative program. Mengeksplorasi asumsi-asumsi atau fakta yang melandasi “Judgments” tertentu dengan mencari informasi yang dibutuhkan untuk mencapai suatu consensus. Biasa metode ini dimulai dengan melontarkan suatu masalah yang bersifat umum untuk diidentifikasi menjadi masalah yang lebih spesifik. Partisipan dalam metode ini biasanya orang yang dianggap ahli dalam disiplin ilmu tertentu.

f. Metode heuristic
Metode ini dirancang untuk mengeksplorasi isu-isu dan untuk mengakomodasi pandangan-pandangan yang bertentangan atau ketidakpastian. Metode ini didasarkan atas seperangklat prinsip dan prosedur yang mensistematiskan langkah-langkah dalam usaha pemecahan masalah.

g. Metode life-cycle analysis
Metode ini digunakan terutama untuk mengalokasikan sumber-sumber dengan memperhatikan siklus kehidupan menghenai produksi, proyek, program atau aktivitas. Dalam kaitan ini seringkali digunakan bahan-bahan komperatif denga menganalogkan data, langkah-langkah yang ditempuh dalam metode ini adalah:
1. Fase Konseptualisasi;
2. Fase Spesifikasi;
3. Fase Pengembangan Prototype;
4. Fase Pengujian dan Evaluasi;
5. Fase Operasi;
6. Fase Produksi.
Metode ini bisa dipergunakan dalam bidang pendidikan terutama dalam mengalokasikan sumber-sumber pendidikan dengan melihat kecenderungan-kecenderungan dari berbagai aspek yang dapat dipertimbangkan untuk merumuskan rencana dan program.

h. Metode value added analysis
Metode ini digunakan untuk mengukur keberhasilan peningkatan produksi atau pelayanan. Dengan demikian, kita dapat mendapatkan gambaran singklat tentang konstribusi dari aspek tertentu terhadap aspek lainnya.

Dengan demikian proses perencanaan melalui tahap-tahap seperti:
1. Menentukan kebutuhan dasar antisipasi terhadap perubahan lingkungan atau masalah yang muncul.
2. Melakukan forecasting, menentukan program, tujuan, misi perencanaan.
3. Menspesifikasi tujuan.
4. Menentukan standar performan.
5. Menentukan alat/metode/alternatif pemecahan
6. Melakukan implementasi dan menilai
7. Mengadakan reviu.

1. Perencanaan Pendidikan itu baik yang buruk adalah implementasinya.

Sebelum kita bahas masalah tersebut, ada baiknya kita pahami terlebih dahulu pengertian atau definisi dari perencanaan tersebut, ada beberapa pengertian atau definisi dari perencanaan yaitu:

• Seperangkat tindakan untuk memecahkan berbagai permasalahan, khususnya masalah sosial dan ekonomi pada satu periode rencana, yang berorientasi pada horison waktu ‘yang akan datang’, pada jenis dan tingkatan perencanaan tertentu, di masa yang akan datang (Alden, 1974: 1-2),

• Cara berpikir tentang masalah-masalah sosial dan ekonomi, yang berorientasi pada waktu yang akan datang, terkonsentrasi pada suatu tujuan dan keputusan bersama, serta berusaha untuk mewujudkan program dan keputusan bersama (Friedmann,1964) • Sebuah proses untuk menentukan tindakan-tindakan bagi masa depan yang diinginkan melalui serangkaian pilihan-pilihan yang logis (Davidoff,1962 in Faludi, 1983: 11)

• Sebuah proses untuk mengarahkan aktivitas manusia dan kekuatan alam dengan mengacu pada kondisi masa depan yang diinginkan (Branch, 1998: 2)

• Suatu lingkaran proses yang berulang dari serangkaian tahapan-tahapan yang logis (Meise and Volwahsen, 1980: 3-5)

Dari sekian banyak definisi atau pengertian tentang perencanaan, dapat disarikan sebagai berikut :

• Perancanaan adalah seperangkat prosedur untuk memecahkan permasalahan fisik, sosial, dan ekonomi, yang harus meliputi prinsip-prinsip sebagai berikut:– Seperangkat tindakan – Upaya untuk memecahkan masalah – Memiliki dimensi waktu dan berorientasi ke masa yang akan datang – Suatu proses berputar dengan adanya umpan balik – Melibatkan beberapa alternatif untuk mencari pemecahan Dari definisi atau pengertian tentang perencanaan tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa perencanaan tersebut disusun agar dapat menuju kearah yang lebih baik, walaupun demikian tidak semua perencanaan tersebut berjalan sesuai rencana, terkadang sesuatu yang telah kita perhitungkan dengan matang, tapi pada kenyataanya kadang kala terdapat masalah yang diluar perkiraan kita, oleh karena itulah perencanaan tersebut akan terus dievaluasi dalam kurun waktu tertentu agar tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud dan terlaksana dengan baik.

Berkaitan dengan isu-isu atau pendapat tentang perencanaan pendidikan yang dikatakan baik, tapi buruk dalam implementasinya, mungkin ada benarnya pendapat tersebut jika dilihat dari hasil yang terjadi yang berkaitan dengan perencanaan pendidikan tersebut, salah satu diantara perencanaan pendidikan yang implementasinya tidak sesuai dengan perencanaan adalah Program Wajib Belajar 9 tahun misalnya, dimana pada Program Wajib Belajar 9 tahun ini, pemerintah pusat dalam hal ini Departeman Pendidikan Nasional, untuk menuntaskan progam wajar 9 tahun ini, pemerintah pusat memberikan bantuan pendidikan kepada siswa yang dikenal dengan BOS (Bantuan Operasional Sekolah), harapan dari Pemerintah Pusat dengan adannya program ini, maka seluruh anak bangsa yang ada diseluruh pelosok negeri ini dapat menikmati/mengenyam pendidikan minimal pendidikan dasar 9 tahun, tapi kenyataannya program BOS tersebut, belum menunjukkan hasil yang sangat signifikan, karena masih banyak siswa-siswa usia sekolah yang belum dapat menikmati pendidikan sampai 9 tahun tersebut, hal ini mungkin disebabkan oleh belum mencukupinya biaya BOS yang digunakan buat siswa dalam melaksanakan pendidikannya, sehingga siswa masih dibebani biaya lagi untuk menutupi kekurangan dari dana BOS tersebut, akibatnya banyak siswa-siswa yang putus sekolah karena tidak sanggup menanggung biaya tambahan tersebut. Mungkin pemerintah harus memikirkan kembali besaran dana BOS tersebut, hingga dana tersebut benar-benar dapat digunakan untuk mencukupi siswa dalam melaksanakan pendidikan dasar 9 tahun itu.

2. Mutu Pendidikan rendah karena kebijakan yang berganti-ganti.

Kebijakan yang sering berganti-ganti bukanlah satu-satunya penyebab rendahnya mutu pendidikan saat ini, ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi rendahnya mutu pendidikan, diantara faktor-faktor tersebut misalnya adalah rendahnya kualitas/profesionalisme guru selaku tenaga pendidik, kurangnya sarana prasarana pendidikan, kurangnya perhatian orang tua/partisipasi masyarakat juga dapat menyebabkan rendahnya mutu pendidikan. Rendahnya kualitas/profesionalisme guru dapat disebabkan karena banyak sekali guru yang tidak fokus kepada profesinya dikarenakan rendahnya income yang diperoleh guru tersebut, hingga mereka mengajar hanya untuk memenuhi kewajiban saja, mereka tidak mempunyai beban moral atau tanggung jawab untuk mencerdaskan anak didik mereka, karena yang terpenting bagi mereka adalah bagaimana mereka dapat mencari penghasilan tambahan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.Kurangnya sarana prasarana juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan, hal ini disebabkan terbatasnya anggaran pendidikan, hingga saat ini pemerintah belum sanggup untuk merealisasikan anggaran pendidikan sebesar minimal 20% dari APBN sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang, hingga banyak sekali program-program yang tidak dapat direalisasikan karena terbatasnya anggaran pendidikan tersebut.Mungkin salah satu penyebab dari kebijakan pemerintah yang sering berganti-ganti, hingga menyebabkan rendahnya mutu pendidikan adalah adannya kebijakan dalam hal kurikulum yang selalu berubah-ubah hingga menyebabkan ketidakpastian/kebingunan dalam melaksanakan kurikulum tersebut, seringkali guru menjadi bingung dengan adanya kurikulum yang berubah-ubah tersebut, karena dengan pergantian kurikulum tersebut, secara otomatis guru tersebut harus menyesuaikan kembali dengan kurikulum yang baru itu, proses penyesuaian ini memerlukan waktu yang cukup lama, karena guru-guru tersebut harus memahami isi dari kurikulum tersebut, agar dapat di implementasikan dalam kegiatan belajar mengajar. Karena itulah perubahan kebijakan yang dilakukan ditengah jalan sebaiknya seminimal mungkin kalau bisa dihindarkan, hingga tidak menjadikan salah satu penyebab rendahnya mutu pendidikan.

3. Visi Diknas : Insan Cerdas dan Kompetitif

Sesuai dengan Renstra Departemen Pendidikan Nasional tahun 2005-2009, bahwa Depdiknas memiliki Visi yaitu : Terwujudnya Sistem Pendidikan Nasional sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia, berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan jaman yang selalu berubah-ubah. Dalam pembangunan jangka panjang tahun 2025 telah dicanangkan visi yang lebih spesifik yaitu : Insan Indonesia yang Cerdas dan Kompetitif. Yang dimaksud dengan Insan Indonesia Cerdas adalah insan yang cerdas secara komprehensif yang meliputi :

1. Cerdas Spiritual, yang dapat diaktualisasikan melalui hati untuk menumbuhkan dan memperkuat keimanan, ketaqwaan, akhlak mulia termasuk didalamnya budi pekerti yang luhur.

2. Cerdas Emosional, yang dapat diaktualisasikan melalui rasa untuk meningkatkan sensitivitas dan apresiatif akan keindahan seni.

3. Cerdas Sosial, dapat diaktualisasikan melalui interaksi sosial untuk membina dan memupuk hubungan timbal balik, simpatik, demokratis dan lain-lain.

4. Cerdas Intelektual, dapat diaktualisasikan melalui olah pikir supaya menjadi insan kreatif, berpengetahuan dan mempunyai daya imajinatif.

5. Cerdas Kinetis, dapat diaktualisasikan melalui olahraga untuk memuwujudkan insan yang sehat, bugar dan berdaya tahan.Sedangkan makna Kompetitif adalah :1. Berkepribadian unggul.2. Bersemangat tinggi.3. Mandiri.4. Pantang Menyerah.5. Membangun dan membina jejaring.6. Bersahabat dengan perubahan.7. Inovatif dan menjadi agen perubahan.8. Produktif dan sadar mutu.9. Berorientasi global.10. Pembelajaran sepanjang hayat.

Pada dasarnya visi Depdiknas tersebut menekankan pada pendidikan yang dapat mentransformasikan dari masyarakat yang sedang berkembang menuju ke masyarakat madani, pendidikan harus terus menerus dilakukan dengan mengikuti perkembangan dan perubahan jaman.Untuk mewujudkan visinya Departemen Pendidikan Nasional memiliki 3 pilar pembangunan pendidikan yaitu :1). Pemerataan dan perluasan akses. 2). Peningkatan mutu dan relevansi serta daya saing keluaran pendidikan. 3). Peningkatan tata kelola, akuntabilitas dan citra publik pengelolaan pendidikan.Pendidikan yang berkualitas dapat diwujudkan jika ditopang oleh beberapa faktor yaitu :1). Kurikulum yang berkelanjutan. 2). Kualitas guru yang memadai. 3). Prasarana dan sarana terbangun terjaga dan berkembang terus 4). Manajemen pengelolaan yang baik, transparan dan akuntabel sehingga menimbulkan pencitraan publik yang positif.

Dengan adannya visi dari Depdiknas tentang Insan Cerdas yang Kompetitif, saya setuju dengan visi tersebut jika dapat dilaksanakan dan di implementasikan dengan baik, karena visi itu dapat mengarahkan bangsa Indonesia kearah yang lebih dan memiliki daya saing yang tinggi dengan bangsa lain.

Model - Model Perencanaan Pendidikan

Beberapa model perencanaan pendidikan yang patut diketahui, antara lain:
a. Model Perencanaan Komperehensif
Model ini terutama digunakan untuk menganalisis perubahan-perubahan dalam system pendidikan secara keseluruhan. Di samping itu berfungsi sebagai suatu patokan dalam menjabarkan rencana-rencana yang lebih spesifik kea rah tujuan-tujuan yang lebih luas.

b. Model Target Setting
Model ini diperlukan dalam upaya melaksanakan proyeksi ataupun memperkirakan tingkat perkembangan dalam kurun waktu tertentu. Dalam persiapannya dikenal:
1. Model untuk menganalisis demografis dan proyeksi penduduk
2. Model untuk memproyeksikan enrolmen( jumlah siswa terdaftar ) sekolah
3. Model untuk memproyeksikan kebutuhan tenaga kerja.

c. Model Costing dan keefektifan biaya
Model ini sering digunakan untuk menganalisis proyek-proyek dalam criteria efisien dan efektifitas ekonomis. Dengan model ini dapat diketahui proyek yang paling fleksibel dan memberikan suatu perbandingan yang paling baik di antara proyek-proyek yang menjadi alternative penanggulangan masalah yang dihadapi.
Penggunaan model ini dalam pendidikan didasarkan pada pertimbangan bahwa pendidikan itu tidak terlepas pada pertimbangan bahwa pendidikan itu tidak terlepas dari masalah pembiayaan. Dan, dengan sejumlah biaya yang dikeluarkan selama proses pendidikan, diharapkan dalam kurun waktu tertentu dapat memberikan benefit tertentu.

d. Model PPBS
PPBS (planning, programming, budgeting system) bermakna bahwa perencanaan, penyusunan program dan penganggaran dipandang sebagai suatu system yang tak terpisahkan satu sama lainnya. PPBS merupakan suatu proses yang komprehensif untuk pengambilan keputusan yang lebih efektif. Beberapa ahli memberikan pengertian, antara lain: Kast Rosenzweig (1979) mengemukakan bahwa PPBS merupakan suatu pendekatan yang sistematik yang berusaha untuk menetapkan tujuan, mengembangkan program-program, untuk dicapai, menemukan besarnya biaya dan alternative dan menggunakan proses penganggaran yang merefleksikan kegiatan program jangka panjang. Sedangkan Harry J. Hartley (1968) mengemukakan bahwa PPBS merupakan proses perencanaan yang komprehensif yang meliputi program budget sebagai komponen utamanya.
Berdasarkan kedua pengertian tersebut di atas dapat di simpulkan bahwa:
1. PPBS merupakan pendekatan yang sistematik. Oleh kaena itu, untuk menerapkan PPBS diperlukan pemahaman tentang konsep dan teori system.
2. PPBS merupakan suatu proses perencanaan komprehensif. Penerapannya hanya dimungkinkan untuk masalah-masalah yang kompleks dan dalam organisasi yang dihadapkan pada masalah yang rumit dan komprehensif.

Untuk memahami PPBS secara baik, maka perlu kita perhatikan sifat-sifat esensial dari system ini. Esensi dari PPBS adalah sebagai berikut:
1. Memperinci secara cermat dan menganalisis secara sistematik terhadap tujuan yang hendak dicapai.
2. Mencari alternative-alternatif yang relevan, cara yang berbeda-beda untuk mencapai tujuan.
3. Menggambarkan biaya total dari setiap alternative, baik langsung ataupun tidak langsung, biaya yang telah lewat ataupun biaya yang akan dating, baik biaya yang berupa uang maupun biaya yang tidak berupa uanag.
4. Memberikan gambaran tentang efektifitas setiap alternative dan bagaimana alternative itu mencapai tujuan.
5. Membandingkan dan menganalisis alternative tersebut, yaitu mencari kombinasi yang memberikan efektivitas yang paling besar dari suber yang ada dalam pencapaian tujuan ( Jujun S, 1980).

PROSES PERENCANAAN PENDIDIKAN ISLAM

Oleh : Siti Zulfa, Sayidah Rofiqoh, Riri Suprihatin

PENDAHULUAN

Secara filosofis, dalam kegiatan kehidupan sehari-hari kita selalu penuh dengan perencanaan. Akan tetapi, sering tidak disadari bahwa kita telah melakukan perencanaan. Perencanaan adalah sesuatu yang penting sebelum melakukan sesuatu yang lain. Perencanaan dianggap penting karena akan menjadi penentu dan sekaligus memberi arah terhadap tujuan yang ingin dicapai. Perencanaan menentukan berhasil tidaknya suatu program, program yang tidak melalui perencanaan yang baik cenderung gagal. Dalam arti kegiatan sekecil dan sebesar apapun jika tanpa ada perencanaan kemungkinan besar berpeluang untuk gagal.

Perencanaan pendidikan menempati posisi strategis dalam keseluruhan proses pendidikan. Perencanaan pendidikan itu memberikan kejelasan arah dalam usaha proses penyelenggaraan pendidikan, sehinga manajemen lembaga pendidikan akan dapat dilaksanakan lebih efektif dan efisien.

Hal tersebut juga berlaku dalam sebuah institusi, seperti institusi pendidikan Islam. Institusi pendidikan yang tidak mempunyai perencanaan yang baik akan mengalami kegagalan. Hal ini tentunya makin memperjelas posisi perencanaan dalam sebuah institusi.

Untuk memperlancar jalannya sebuah institusi diperlukan perencanaan, dengan perencanaan akan mengarahkan institusi tersebut menuju tujuan yang tepat dan benar menurut tujuan institusi itu sendiri. Artinya perencanaan memberi arah bagi ketercapaian tujuan sebuah sistem, karena pada dasarnya sistem akan berjalan dengan baik jika ada perencanaan yang matang. Perencanaan akan

dianggap matang dan baik jika memenuhi persyaratan dan unsur-unsur dalam perencanaan itu sendiri.

Islam mengajarkan kepada umatnya untuk merencanakan segala kegiatannya.

” Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Qs.Al-Hasyr:18).

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa perlunya perencanaan untuk masa depan, apakah untuk diri sendiri, pemimpin keluarga, lembaga, masyarakat maupun sebagai pemimpin Negara.

Allah sebagai pencipta, Allah sebagai Perencana semua makhluk ciptaannya, Allah adalah Maha Merencanakan, Al-Bari, sifat tersebut menjadi inspirasi bagi umat Islam terutama para manajer. Karena pada dasarnya manajer yang harus mempunyai banyak konsep tetang manajemen perencanaan pendidikan.

Namun apabila dilihat dalam kenyataan kesehariannya, unsur perencanaan pendidikan masih lebih banyak dijadikan faktor pelengkap atau penjabaran kebijakan pimpinan, sehingga sering terjadi tujuan yang ditetapkan tidak tercapai secara optimal. Salah satu penyebabnya adalah para perencana pendidikan masih kurang memahami proses dan mekanisme perencanaan dalam kontek yang lebih komprehensif. Selain itu, posisi bidang perencanaan belum merupakan “key factor” keberadaan suatu institusi pendidikan.

PEMBAHASAN

1. A. Ruang Lingkup Permasalahan Pendidikan

Kebutuhan akan perencanaan timbul karena semakin kompleksnya permasalahan yang muncul dalam masyarakat modern. Permasalahan muncul karena adanya suatu aktifitas atau kejadian yang menyimpang dari yang seharusnya terjadi. Permasalahan seperti jumlah penduduk, kebutuhan akan tenaga kerja, ekologi, penurunan sumber daya, serta penggunaan perkembangan ilmu pengetahuan yang sembarangan, menempatkan institusi pendidikan untuk dapat menemukan solusinya. Jika institusi pendidikan diharapkan mampu menyalesaikan masalah-masalah tersebut, maka kemampuan merencanakan menjadi suatu keharusan.

Untuk menanggulangi masalah, terlebih dahulu aktifitas perencanaan pendidikan harus difahami dari berbagai segi. Dari segi umum perencanaan pendidikan merupakan suatu penelitian, pengembangan teori dan teknik, penggambaran rencana pada tingkat lokal, regional, nasional, dan global. Dari segi fisik, perencanaan pendidikan merupakan perencanaan jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek gedung sekolah, tata ruang gedung sekolah dan peralatannya, kriteria lingkungan kegiatan pembelajaran, dan lainnya. Dari segi sosial merupakan tinjauan yang merefleksikan orang, perencanaan kurikulum, strategi instruksional, tinjauan kebutuhan tenaga kerja dan sosial. Dan dari segi administrasi, perencanaan pendidikan merupakan kontrol pengembangan, pembuatan keputusan, manajemen operasi, dan kontrol inventaris.

Pada umumnya kendala yang muncul pada proses perencanaan pendidikan ditingkat yang lebih tinggi akan berdampak lebih besar pada tingkat dibawahnya. Lingkungan, ketersediaan SDM, sosial budaya, ekonomi dan politik, menjadi hal yang penting diperhatikan dalam pembangunan infrastruktur, posisi, letak dan ukuran pendirian suatu sekolah karena keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan.

Sedangkan proses perencanaan pendidikan tidak terlepas dari proses pendidikan itu sendiri, yaitu sebuah proses membentuk kepribadian manusia melalui kegiatan pendidikan yang dirancang dan direncanakan secara sistematis dalam suatu sistem pendidikan.

Perencanaan pendidikan harus komprehensif dan mengacu pada tujuan sosial dan aspek-aspek yang terkandung didalamnya dengan memperhatikan prinsip-prinsip perencanaan. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip dan formulasi tujuan pendidikan Islam yang memandang pendidikan secara universal sebagai keseluruhan aspek manusia meliputi ; agama, masyarakat dan kehidupannya, alam semesta, ibadah, akhlak dan muamalah. Sebagaimana Firman Allah Swt.

“ Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.” (Q.S.Al-Baqarah /2 : 208)

Secara umum perencanaan meliputi:

1. Lingkup dan cakupan bidang permasalahan.

2. Rentang permasalahan termasuk didalamnya perencanaan penyelesaian.

3. Akibat yang ditimbulkan, analisis permasalahan serta upaya penyelesaiannya.

4. Perhatian secara umum atas keberadaan masalah dan penyelesaiannya.

Mengingat beragamnya peran perencanaan pendidikan tersebut, maka keterlibatan berbagai tingkatan (stake holders) yang ada di masyarakat dipandang perlu. Bukan hanya terbatas pada lingkungan sekolah atau pemerintah. Untuk menghasilkan atau mencapai solusi optimal suatu perencanaan tergantung pada ketersediaan sumber daya dan karakter hambatan yang ada, baik secara individu maupun keinstitusian. Secara individu, seseorang mengalami hambatan terhadap kebutuhan dasar yang terklasifikasi kedalam tiga prinsip pokok. Yaitu, memelihara atau mempertahankan kehidupan, meningkatkan atau memperbaiki kehidupan, dan menyempurnakan keinginan-keinginan bagi kepuasan. Adapun dari segi keinstitusian, perencana pendidikan dituntut untuk mengenal karakteristik dari suatu institusi. Diantaranya, orientasi terhadap tempat, bekerja pada suatu periode tertentu, dan ketergantungan pada keterlibatan kerja individu yang ada di dalamnya.

Dalam pendidikan Islam, implikasi dari proses perencanaan pendidikan adalah sejalan dengan tujuan pendidikan Islam itu sendiri. Pendidikan bertujuan membentuk pribadi manusia melalui proses yang panjang, dengan hasil yang tidak dapat diketahui segera. Sebuah proses yang memerlukan perencanaan dan perhitungan yang matang, sehingga kegagalan atau kesalahan langkah pembentukan dapat dihindarkan.

1. B. Konseptualisasi dan Rancangan Rencana

Dalam pembahasan perencanaan pendidikan, perencana pendidikan harus mengkaji pola-pola dan kecendrungan yang umum dan menonjol dari manusia, tempat, pergerakan, akonomi, dan aktivitas.

Prinsip perencanaan khususnya dalam lingkungan fisik, berkaitan dengan perencanaan lingkungan pendidikan. Perencana pendidikan hendaknya memperhatikan empat hal berikut:

1. Aktivitas yang tercakup dalam berbagai institusi pendidikan.

2. Kebutuhan manusia akan institusi pendidikan.

3. Perencanaan fasilitas fisik yang berkaitan dengan proses dan teknik.

4. Administrasi gedung dan peralatan sekolah.

Perencana pendidikan hendaknya seorang analis yang terampil, evaluator yang efektif, dan desaigner yang cakap. Perencana merupakan seorang professional yang dengan pengalaman dan pendidikannya mampu membuat konsep mengenai pedoman pelaksanaan satu tugas sampai selesai.

Allah memberikan kesempatan kepada manusia untuk menyusun strategi dan rencana dalam segenap urusannya, dan hendaknya kita konsisten dengan apa-apa yang telah kita rencanakan dalam urusan kemaslahatan. Firman Allah Swt:

“ Dan Aku memberi tangguh kepada mereka. Sesungguhnya rencana-Ku amat tangguh”(Q.S. Al-Qalam/68 : 45).

Sebaik-baik pembuat rencana adalah hanya Allah Swt. Sebagaimana FirmanNya :

߉‹Ï.r&ur #Y‰ø‹x. ÇÊÏÈ

“Dan akupun membuat rencana (pula) dengan sebenar-benarnya” (Q.S.Ath-Thaariq/86 : 16).

Fungsi perencana pendidikan sangat banyak dan beragam. Karena seorang perencana dapat berfungsi sebagai perumus dan pelaksana pencapaian tujuan. Perencana harus terus menerus memonitor dan mengevalusi perencanaan, juga bertindak sebagai penyangga politik untuk memastikan penyelesaian dari perencanaan tersebut. Peran utama perencana meliputi: a) pemimpin institusi, b) perencana professional, c) komunikator, d) promotor.

Pekerjaan perencana pendidikan memerlukan interpretasi ringkas mengenai kabutuhan masyarakat dan bagaimana cara perencanaan tersebut memenuhinya. Dengan demikian perencanaan tersebut harus bersifat komprehensif. Perencana harus menyeimbangkan sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang memungkinkan terjadi.

Dalam mengkonsep rencana, hendaknya perencana juga memperhatikan berbagai pola dan kecendrungan yang menonjol pada beberapa hal berikut.

1. Pada manusia.

Hubungan antara manusia dengan lingkungan bukanlah hal yang baru. Konsepnya sederhana, yaitu bahwa seseorang dilahirkan dengan berbagai potensi untuk dapat mengembangkan pola prilaku dan lingkungannya. Mekanisme keturunan, karekteristik genetika, dan mekanisme naluriah merupakan faktor penting dalam efektifitas adaptasi manusia dengan lingkungannya.

1. Pada tempat.

Lingkungan yang sesuai dapat secara efektif mempengaruhi prilaku individu dan membantu menggali potensi dasarnya. Setting yang sesuai menekankan siswa sebagai individu dan menghasilkan konsep diri yang lebih positif.

1. Pada pergerakan.

Setiap hari siswa memulai aktivitas belajar dengan pergerakan. Namun pengalaman ini tidak dijadikan bagian dari program pendidikan, baik formal ataupun informal. Akibatnya, individu tidak peduli terhadap kekacauan, kemacetan dan bahaya. Banyak program sekolah yang belum memecahkan masalah pergerakan ini.

1. Pada ekonomi.

Salah satu kebijakan ekonomi yang berkelanjutan adalah pembaharuan kota. Didalamnya tercakup perluasan kota, administrasi proyek, pengembangan dan perbaikan fasilitas baru, dan lain sebagainya. Disini diperlukan adanya pendekatan sistem yang lebih komprehensif dengan masalah pembaharuan perkotaan. Dan kebijakan yang timbul hendaknya benar-benar memperhatikan orang-orang yang tinggal di area tersebut.

1. Pada aktivitas.

Kajian sistem aktivitas pendidikan hendaknya mengikuti kajian aktivitas siswa, distribusi ruang dalam lingkungan perkotaan, dan hubungannya dengan sistem perkotaan lainnya. Sistem aktivitas pendidikan dapat dianggap sebagai prilaku yang melibatkan sejumlah orang yang ada dalam satu tujuan. Pandangan ini menekankan alasan seseorang untuk bertindak.

Menentukan Tujuan dan Sasaran

Terdapat lima tahap dalam proses penentuan tujuan, yaitu:

1. Mendefinisikan batasan kemungkinan yang membentuk batas-batas perencanaan dan porsi keputusan yang dipengaruhi oleh putusan perencana.

2. Dari batasan tersebut, perencana lalu mengurangi berbagai alternatif dengan menghilangkan yang tidak bermanfaat dan tidak menguntungkan.

3. Dengan membandingkan segi manfaat, perencana dapat menentukan dampak positif dan negatif dari berbagai kombinasi tujuan dan sub tujuan dan kemudian memilih alternatif yang terbaik.

4. Mengevaluasi manfaat tujuan itu dengan membandingkan faktor-faktor lingkungan dengan tujuan dan sasarannya.

5. Bila putusan akhir telah dibuat dan tujuan serta sasaran telah ditetapkan, maka dibuatlah pernyataan kebijakan yang berfungsi sebagai pedoman.

Apapun tujuan yang diharapkan dalam proses penentuan tujuan perencanaan hendaknya selalu mengantungkan kesadaran diri dan fikiran hanya kepada Allah Swt. Dengan cara berfikir dan berzikir kepadaNya, dan mampu mentrans-internalisasikan (mengamalkan) ke dalam tingkah laku nyata.

“(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): “Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan Ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, Maka peliharalah kami dari siksa neraka.(Q.S.Ali Imran/3 : 19).

Berikut ini merupakan beberapa saran dari tujuan umum dalam perencanaan pendidikan.

1. Membantu memecahkan masalah sosial, fisik, dan keuangan.

2. Menumbuh-kembangkan individualitas dengan memberikan kapasitas tertentu bagi individu untuk membuat keputusan sendiri.

3. Menyadiakan arena yang luas mengenai pemahaman dan menghargai orang dari berbagai lapisan.

4. Melibatkan individu di semua aspek kehidupan.

5. Mempersiapkan individu untuk dunia kerja.

C. Evaluasi Rencana

Evaluasi pada dasarnya menegaskan begitu pentingnya perencanan pendidikan dan hasil-hasil potensialnya. Sesuai kebutuhannya, lebih jauh evaluasi sebaiknya muncul sepanjang proses perencanaan.

Sebuah rencana bukanlah hanya kegiatan tunggal yang dapat diselesaikan, dalam waktu singkat, tetapi merupakan kegiatan yang berkesinambungan karena melaksanakan suatu kebijakan. Evaluasi rencana adalah langkah awal dalam supervisi, yaitu mengumpulkan data yang tepat agar dapat dilanjutkan dengan pemberian pembinaan yang tepat pula. Evaluasi rencana itu sangat bermanfaat terutama bagi pengambil keputusan karena dengan masukan hasil evaluasi rencana itulah para pengambil keputusan akan menetukan tindak lanjut dari perencanaan yang sedang atau telah dilaksanakan. Wujud dari hasil evaluasi rencana adalah sebuah rekomendasi dari evaluator untuk pengambil keputusan (decision maker).

Seorang evaluator hendaknya bertindak bijaksana dalam melakukan evaluasi dan senantiasa dapat bermusyawarah untuk mengambil keputusan, sebagaimana difirmankan Allah Swt: “

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah Lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma’afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah..Sesungguhnya Allah menyukaiorang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.”.(Q.S.Ali Imran/3 : 159).

Ada dua macam tujuan evaluasi, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum diarahkan pada rencana secara keseluruhan, sedangkan tujuan khusus diarahkan pada masing-masing komponen. Agar dapat melakukan tugasnya maka seorang evaluator rencana dituntut untuk mampu mengenali komponen-komponen rencana.8

1. D. Spesifikasi Rencana

Berikut ini diuraikan beberapa jenis perencanaan pendidikan.

a. Perencanaan Pendidikan Adaptif

Perencanaan ini terjadi karena adanya tanggapan pada suatu pengembangan yang dilakukan secara eksternal. Dalam pengertian sempit, perencanaan tersebut berarti pemecahan masalah. Perencanaan ini dapat dengan mudah dan cepat difahami oleh semua pihak. Tujuannya adalah mempertahankan keseimbangan organisasi.

b. Perencanaan Pendidikan Kontingensi

Perencanaan ini merupakan pendekatan yang ditujukan untuk menciptakan kondisi yang tidak terpengaruh dengan biaya.

c. Perencanaan Pendidikan Kompulsif

yaitu menentukan perincian mengenai apa yang harus dan akan dilakukan. Alat utamanya ialah imbalan jika berhasil dan hukuman jika tidak berhasil.

d. Perencanaan Pendidikan Manipulatif

Yaitu mengandalkan berbagai jenis instrumen untuk mendapatkan suatu keuntungan. Alatnya adalah kesepakatan, pertukaran, dan upaya mempengaruhi orang lain.

e. Perencanaan Pendidikan Indikatif

Yaitu menyebarkan informasi kepada individu dengan harapan akan mengambil tindakan yang tepat.

f. Perencanaan Pendidikan Bertahap

Ialah perencanaan yang mengambil langkah pendek dan mengoreksi kesalahan saat perencanaan itu dilaksanakan.

g. Perencanaan Pendidikan Otonomi

Ialah perencanaan yang dilakukan oleh diri sendiri dan bukan sebagai bagian dari perencanaan lainnya.

h. Perencanaan Pendidikan Amelioratif

Perencanaan ini dirancang untuk memulihkan pada keadaan semula, tanpa pertimbangan mengenai apa yang mungkin terjadi.

i. Perencanaan Pendidikan Normatif

Ia merupakan perencanaan jangka panjang untuk 25 sampai 40 tahun kedepan. Karakteristik utamanya adalah sifatnya yang umum. Dan fungsinya adalah untuk membentuk pedoman dan arahan untuk perencanaan.

j. Perencanaan Pendidikan Fungsional

Perencanaan ini memusatkan pada aspek tertentu dari seluruh masalah. Pada dasarnya jenis permasalahan ini sifatnya tersegmentasi tetapi tetap berfungsi sebagai pelengkap dari perencanaan total.9

E. Implementasi Rencana

Implementasi rencana termasuk langkah sulit dari proses perencanaan pendidikan. Hal ini dikarenakan adanya masalah pembagian sumber daya yang belum terpecahkan dengan baik, kebijakan umum untuk implementasi rencana belum diformulasikan dengan baik, dan seringkali dukungan dari masyarakat akademisi, pengambil keputusan politik, dan praktisi pendidikan hanya diketahui oleh orang tertentu saja.

Perbedaan antara perencanaan kebijakan dengan perencanaan program pendidikan ialah, perencanaan kebijakan pendidikan menyangkut pengembangan pedoman tindakan oleh sekelompok orang tertentu. Sedangkan perencanaan program pendidikan menyangkut persiapan rencana-rencana yang spesifik disertai prosedur untuk diterapkan oleh institusi pedidikan dalam kerangka pendidkan yang ada.

Kerjasama Dalam Pelaksanaan Rencana Pendidikan

Sebuah perencanaan mengandung banyak bagian, peran, pelaku, dan kerjasama untuk mencapai tujuan dan sasaran. Kerjasama dan kesamaan persepsi sangat dibutuhkan. Variasi kerjasama dapat diinterpretasikan dalam 5 kerjasama. Yaitu:

1. Kerjasama antar orang.

Siswa, guru, kepala sekolah, dan admisistrator termasuk factor penting dalam usaha kerjasama.

1. Kerjasama yang berkaitan dengan tempat.

Setiap tempat membutuhkan penyesuaian dan adaptasi dengan aspek lain dalam perencanaan pendidikan. Penggunaannya mempengaruhi pelaksanaan perencanaan pendidikan yang komprehensif.

1. Kerjasama yang berkaitan dengan perubahan atau gerakan.

Pola aktivitas pendidikan menggambarkan sistem ketergantungan dengan pilihan lokasi dan tempat. Yang mana akan ada pengaruhnya dengan pergerakan siswa dan komponen sekolah tersebut.

1. Kerjasama yang berkaitan dengan ekonomi.

Ekonomi merupakan kunci bagaimana dan proyek pendidikan apa yang akan dijalankan. Materi merupakan pendorong individu bekerja, kompensasi layanan, dan hadiah atas kontribusi yang diberikan.

1. Kerjasama yang berkaitan sengan aktifitas.

Kerjasama antar kegiatan berbagai agensi pendidikan sangat penting dalam rangka pencapaian tujuan. Kerjasama dengan sendirinya akan mengatasi keterbatasan-keterbatasan yang ada.

F. Monitoring (pemantauan) dan Evaluasi Rencana

Monitoring (pemantauan) merupakan upaya mengamati pelaksanaan dari tindakan rencana. Pemantauan juga untuk merekam data tentang prilaku, aktivitas, dan proses lainnya.

1. Fungsi Pemantauan.

Pemantauan memiliki dua fungsi pokok, yaitu :

1. mengetahui kesesuaian pelaksanaan tindakan dengan rencana tindakan.

2. Mengetahui seberapa jauh pelaksanaan tindakan rencana yang sedang berlangsung diharapkan akan menghasilkan perubahan yang diinginkan.10

2. Sasaran Pemantauan

Sasaran pemantauan adalah menemukan hal-hal berikut :

1. Seberapa jauh pelaksanaan rencana sesuai dengan rencana.

2. Seberapa jauh pelaksanaan rencana telah menunjukan tanda-tanda tercapainya tujuan rencana.

3. Apakah terjadi dampak yang positif meskipun tidak direncanakan.

4. Apakah terjadi dampak negative, merugikan, atau kegiatan yang mengganggu.

3. Pelaku Pemantauan

Pemantauan rencana dilakukan oleh evaluator bersama dengan pelaku/praktisi atau pelaksana rencana. Dapat pula dilengkapi atau dibantu oleh pihak lain yang diperlukan seperti kepala sekolah, atau pengawas sekolah.

4. Teknik dan alat pemantauan

a. teknik pengamatan, daftar cek, atau skala bertingkat.

b. teknik wawancara.

c. catatan lapangan

d. alat perekam elektronik.

Evaluasi perencanaan yang sedang berjalan menandai berakhirnya siklus proses perencanaan pendidikan. Evaluasi pada dasarnya merupakan suatu aktifitas pengendalian yang memungkinkan intervensi yang positif. Evaluasi merupakan kegiatan memeriksa arah yang diambil, dan mengevalusi hasil maupun penyimpangan dari perencanaan sebelumnya. Penilaian dan pengujian kuantitatif yang berdasarkan pengalaman terdahulu merupakan cara mengevaluasi berbagai tahap dalam proses perencanaan.

Evaluasi harus bersifat komprehensif dan terbuka terhadap berbagai kritikan walaupun kemampuan manusia dalam menguasai sesuatu memiliki beberapa keterbatasan.

Perbedaan mendasar antara pemantauan dengan evaluasi ialah bahwa pemantauan memusatkan perhatian pada proses pelaksanaan rencana, sedangkan evaluasi pada hasil yang dicapai setelah satu tahapan rencana dipandang memadai.

Pelaku evaluasi dalam evaluasi rencana pada dasarnya mirip dengan pelaku pemantauan, yang dapat dilakukan oleh : a) guru kelas; b) kepala sekolah; c) pemilik sekolah/jajaran birokrasi; d) peneliti sebagai mitra kolaborasi.

Terdapat 5 hal penting dalam setiap aktivitas pendidikan, yang merupakan poin penting dalam proses evaluasi. Yaitu:

1. Tempat aktivitas dilakukan.

2. Waktu aktivitas dilakukan.

3. Orang yang terlibat dalam aktivitas.

4. Sumber daya yang diperlukan untuk aktivitas tersebut.

5. Proses pelaksanaan aktivitas.

Dengan evaluasi rencana dapat ditentukan tingkat keberhasilan dan pencapaian dari suatu rencana. Selain itu dengan evaluasi dapat diketahui pula jika ada efek sampingan dari pelaksanaan rencana baik yang positif maupun yang negatif.

KESIMPULAN

Perencanaan pendidikan menempati posisi strategis dalam keseluruhan proses pendidikan dan memberikan kejelasan arah dalam segenap usaha proses penyelenggaraan pendidikan, sehingga manajemen usaha pendidikan akan dapat diimplementasikan dengan lebih efektif dan efisien.

Perencanaan pendidikan diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, perubahan siap kerja, tumbuhnya sinergi dari berbagai institusi.

Perencanaan pendidikan harus berorientasi terhadap program siswa yang terstruktur dengan kondisi yang relevan dengan lingkungan sekitarnya. Perencanaan pendidikan dipandang perlu untuk melibatkan stake holder yang ada di masyarakat.

PERENCANAAN PENDIDIKAN BERBASIS SEKOLAH

A. Pendahuluan

Segala sesuatu dalam kehidupan ini mesti direncanakan. Apa lagi kelembagaan seperti sekolah, haruslah direncanakan sebelum melakukan aktivitasnya. Sebagai sebuah institusi, lembaga atau organisasi, sekolah haruslah direncanakan oleh manajernya, dalam hal ini adalah kepala sekolah. Dengan demikian, segala kegiatan yang dilaksanakan di sekolah tersebut, tidak bisa lepas dan perencanaan. Di era otonomi daerah, desentralisasi pengelolaan pendidikan dan school based management seperti sekarang, manajer pendidikan harus bahu membahu dengan komite sekolah dan stake holders guna merumuskan rencana pendidikan di sekolah.

Perencanaan sekolah adalah proses merumuskan terlebih dahulu terhadap segala sesuatu yang dilakukan sekolah di masa yang akan datang. Perencanaan menduduki posisi strategis dan senantiasa ditanyakan oleh seseorang kepada orang lain sebelum yang bersangkutan menjabat sebagai pemimpin atau manajer. Visi ke depan seorang calon pemimpin atau manajer, antara lain dapat dilihat dari program yang telah dipunyai.

Maka sekolah yang baik haruslah mempunyai program yang baik. Tingkatan kualitas dan keunggulan suatu sekolah, antara lain dapat dilihat dari seberapa baik perencanaan yang dimilikinya. Pada era otonomi daerah seperti sekarang, perencanaan pendidikan yang patut dipilih adalah perencanaan pendidikan berbasis sekolah.

B. Syarat-syarat Perencanaan Sekolah

Agar perencanaan sekolah dapat dilakukan dengan baik, ada bebarapa persyaratan yang harus dipenuhi. Perencanaan sekolah tersbut harus:

1. Terarah pada pencapian tujuan sekolah.

2. Berdasarkan dari data yang obyektif tentang kondisi sekolah.

3. Dilakukan oleh orang yang mampu membuat rencana.

4. Melibatkan seluruh komponen sekolah.

5. Jelas atau operasional, sehingga benar-benar dapat dilaksanakan.

6. Akomodatif terhadap perkembangan dan permasalahan mendesak.

7. Berorientasi kepada masalah yang seobyektif mungkin.

C. Proses Perencanaan Pendidikan Berbasis Sekolah

Kepala sekolah adalah orang yang bertanggung jawab dalam perencanaan pendidikan di sekolah. Sebagai manajer pendidikan di sekolah, ia harus melaksanakan fungsi manajemen yang pertama, ialah merencanakan sekolah. Oleh karena itu, baik atau kurang baiknya perencanaan di sekolah, banyak ditentukan oleh kapabilitas Kepala Sekolah. Meskipun guru, komite sekolah dan stake holder turut serta dalam proses perumusan, tetapi benar-benar bisa menjadi rumusan yang baik atau tidak tetap bergantung kepada kepala sekolahnya.

Ada sejumlah langkah perencanaan pendidikan berbasis sekolah yang harus dilakukan oleh Kepala Sekolah. Langkah-langkah tersebut meliputi: forcasting, objectives, policy, procedure, programming, schedule dan budgeting.

1. Forcasting

Forcasting adalah membuat prakiraan dengan mengantisipasi ke depan. Prakiraan tersebut didasarkan atas faktor-faktor organisasi pendidikan baik yang bersifat kondisional maupun situasional. Dimensi waktu yang harus dilibatkan ialah dimensi kelampauan, dimensi kekinian dan dimensi keakanan.

Berarti, masa lampau dan masa kini organisasi pendidikan, dengan segala faktor kondisional dan situasionalnya, dikaji terlebih dahulu sebelum hal-hal yang akan dilakukan tersebut dirumuskan. Dengan demikian, apa yang pada masa lampau dan masa kini berhasil dapat diulangi dan bahkan ditingkatkan, sedangkan yang gagal dapat dijadikan sebagai pelajaran. Dengan mengkaji masa lampau dan masa kini organisasi pendidikan, hal-hal yang akan dilakukan tersebut dapat dirumuskan secermat mungkin, dan ada kesinambungannya dengan apa yang dilakukan pada masa lampau.

Faktor kondisional dan situasional organisasi pendidikan harus juga dipertimbangkan dalam forcasting, karena apa-apa yang akan dilakukan tersebut, tidak sekadar untuk kepentingan perumusan saja, melainkan nantinya untuk dilaksanakan. Data tentang masa lampau sekolah (baik mengenai guru/pendidik, peserta didik, sarana dan prasarana, dana, partisipasi masyarakat serta substansi manajemen sekolah yang lain) haruslah digali. Demikian juga potensi-potensi sekolah di masa sekarang, haruslah diketahui dengan jelas.

Sedangkan prakiraan ke depan dapat dipergunakan analisis regresi dan analisis kecenderungan. Analisis regresi dan kecenderungan sangat bermanfaat untuk melakukan ramalan (estimasi, prediksi) ke depan, berdasarkan data masa lalu dan data yang ada pada masa sekarang ini.

Di era informasi seperti sekarang ini, beberapa data tentang faktor kondisional dan situasional sekolah akan dengan mudah diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pembesaran kelembagaan sekolah, manakala sekolah tersebut mau memasukkan ke dalam sebuah Website. Dengan demikian, para calon pelanggan pun akan dengan mudah mengetahui tentang keadaaan sekolah yang sebenamya, yang diharapkan juga bisa memberikan kontribusi bagi kebesaran kelembagaan sekolah.

2. Objectives

Objectives adalah perumusan tujuan. Berdasarkan perkiraan dengan antisipasi ke depan sebagaimana pada langkah forcasting, barulah dapat dirumuskan tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Penggolongan tujuan tersebut bermacam-macam sesuai dengan sudut kepentingan, lingkup/ cakupan dan tingkatan lembaga pendidikan. Tujuan ini snatiasa harus dirumuskan, agar segala kegiatan yang akan dilakukan tersebut betul-betul mengarah pada tujuan yang sama atau mengarah ke arah yang sama

Dalam skala nasional, penggolongan tujuan tersebut menjadi: tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek. Di antara kedua tujuan tersebut dijembatani dengan tujuan jangka menengah. Ada juga yang menggolongkan menjadi tujuan akhir dan tujuan sernentara. Ada yang menggolongkan menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. Penggolongan tujuan ini terus berkembang, karena sekarang ini juga muncul istilah tujuan utama dan tujuan sampingan, tujuan strategis dan tujuan operasional atau taktis. Mana yang dipilih, tentu bergantung kepada sudut kepentingan sekolah masing-masing. Yang jelas, di era otonomi sekolah dan desentralisasi seperti sekarang, masing-masing sekolah makin mempunyai kebebasan untuk mengekspresikan kekhasannya masing-masing, termasuk dalam hal perumusan tujuannya.

3. Policy

Policy berarti kebijakan. Kebijakan di sini berarti mengidentifikasi berbagai macam jenis kegiatan yang diperhitungkan dapat mencapai tujuan. Bisa terjadi, satu tujuan mencakup satu kegiatan atau lebih. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan yang diidentifikasi pada langkah ini diakumulasi sebanyak mungkin, dengan maksud mendapatkan gambaran yang luas mengenai kegiatan yang dapat dilaksanakan. Pelaku kegiatan tersebut bisa terdiri atas ketua yayasan, kepala sekolah, guru, staf, peserta didik, pengurus dewan sekolah/majelis madrasah atau komite sekolah. Yang pasti, kegiatan tersebut diperhitungkan dapat mencapai tujuan sekolah.

Perlunya mengoleksi jenis kegiatan ini, selain akan memberikan banyak pilihan pada langkah-langkah perencanaan berikutnya, juga sekaligus memberikan peluang bagi cermatnya pilihan atas kegiatan yang diperhitungkan dapat mencapai tujuan tersebut. Banyaknya kegiatan yang diidentifikasi, juga sekaligus akan dapat mengakomodasi sebanyak mungkin para pelaksana kegiatan di sekolah tersebut. lni sangat penting karena, jangan sampai di suatu sekolah terjadi vakum kegiatan.

4. Programming

Programming adalah seleksi atas kegiatan-kegiatan yang sudah dirumuskan pada langkah policy. Kegiatan-kegiatan yang telah diidentifikasi perlu diseleksi, agar dapat dicarikan jawaban atas pertanyaan berikut: (1) mengapa kegiatan-kegiatan tersebut perlu dilakukan?, (2) apakah kegiatan tersebut memang benar-benar perlu dilakukan, berdasarkan faktor kondisional dan situasional organisasi atau lembaga pendidikan?

Suatu kegiatan, yang meskipun ideal serta berdampak positif bagi lembaga pendidikan, bisa tidak dilaksanakan manakala faktor kondisional dan situasional lembaga pendidikan tidak mendukung. Dengan perkataan lain, aktivitas programming sesungguhnya bersubstansikan pemrograman terhadap berbagai jenis kegiatan yang dinilai feasible. Feasibelitas di sini, selain dari aspek ketenagaan, prasarana dan sarana, ketersediaan dana, dan bahkan dukungan seluruh stoke holders sekolah. Ada semacam rationale choice, ketika menentukan pilihan terhadap berbagai jenis kegiatan tersebut.

Selain itu aspek sustainabelitas (kebersambungan) juga perlu diperhitungkan. Sebab, aktivitas pendidikan termasuk berjangka panjang. Kegiatan yang bersinambung relatif lebih mempunyai makna dibandingkan dengan kegiatan yang tidak ada kesinambungannya.

5. Procedure

Procedure adalah merumuskan langkah-langkah secara berurut. Oleh karena itu, procedure juga bisa diartikan sebagai penentuan sekuen. Yang berarti bahwa kegiatan-kegiatan yang telah diseleksi pada langkah programming tersebut diurutkan, mana yang harus didahulukan dan mana yang harus dikemudiankan. Dengan perkataan lain, seorang perencana direkomendasikan untuk menentukan mana jenis kegiatan yang menjadi skala prioritas dan mana yang tidak menjadi skala prioritas.

Ada beberapa sekuen yang dapat dipilih baik secara sendiri-sendiri maupun secara kombinasi, ialah sekuen kronologis, sekuen kausal, sekuen struktural dan sekuen logis. Yang dimaksud dengan sekuen kronologis adalah urutan kegiatan yang memang secara kronologis tidak bisa dibolak-balik, karena berkenaan dengan suatu peristiwa. Sekuen kausal adalah urutan yang menunjuk kepada hubungan yang bersifat sebab akibat. Sekuen struktural adalah urutan yang didasarkan atas struktur kegiatan. Di mana pun, termasuk di lembaga pendidikan, pasti terdapat kegiatan yang mempunyai struktur atas banyak kegiatan. Dengan demikian, ada kegiatan yang menjadi payungnya, dan ada kegiatan yang menjadi sub atau elemennya. Sekuen logis adalah urutan kegiatan yang didasarkan atas nalar. Bahwa satu kegiatan mesti harus diprioritaskan sementara kegiatan lain tidak, bisa dengan menggunakan pertimbangan nalar.

Pertimbangan membuat skala prioritas antara lembaga pendidikan satu dengan lembaga pendidikan lain tentulah tidak sama. Sebab, masing-masing lembaga pendidikan tersebut, mempunyai karakteristik, kepentingan, faktor kondisional dan situasional yang berbeda. Pertimbangan dalam menentukan prioritas dilihat dari: tingkat kemendesakan kegiatan tersebut, kemungkinan dampaknya bagi anggota organisasi pendidikan, ada tidaknya pendukung baik berupa infra struktur maupun supra struktur lembaga pendidikan.

Jika langkah ini diimplementasikan pada sekolah-sekolah kita, maka rumusan-rumusan kegiatan sekolah yang sudah terseleksi pada langkah programming tadi diurutkan dari yang paling lebih dapat dilaksanakan sampai yang paling kurang bisa dilaksanakan. Kegiatan yang lebih mendapatkan prioritas, dirumuskan dulu; sementara kegiatan yang mendapatkan prioritas lebih kemudian, dikemudiankan rumusannya.

6. Schedule

Schedule adalah penjadwalan terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah diprioritaskan sebagaimana pada langkah programming. Jadwal tersebut perlu dibuat, agar kegiatan-kegiatan yang telah diurutkan pelaksanaannya menjadi konkret kapan dilaksanakan dan siapa saja yang bertanggung jawab dan terlibat di dalamnya. Ini sangat penting agar jauh hari sebelum kegiatan tersebut benar-benar dilaksanakan, telah diambil ancang-ancangnya oleh mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakan. Pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan ini bisa berupa perorangan, unit kerja, bagian atau seseorang yang sedang memikul kapasitas atau jabatan tertentu dalam organisasi pendidikan.

Dalam membuat jadwal kegiatan pada sekolah, haruslah jelas jenis kegiatannya, kapan waktu pelaksanaannya, dan siapa saja yang menjadi pelaksananya. Dengan demikian, sejak berada dalam rumusan jadwal tersebut, pelaksana nanti akan jelas deskripsi masing-masing tugas, wewenang dan tanggungjawabnya; tanpa banyak lagi bertanya.

7. Budgeting

Budgeting adalah pembiayaan. Dalam kegiatan ini, ada dua kegiatan yang dilaksanakan. Pertama, mengalokasikan anggaran dan kedua, penentuan sumber anggaran. Alokasi anggaran dibuat berdasarkan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dan disusun serealistis mungkin. Sumber anggaran yang dapat digali harus disebutkan dalam membuat rumusan. Jika langkah ini diimplementasikan di sekolah, maka pertama hal yang harus dilakukan adalah mengalokasikan anggaran berdasarkan rumusan-rumusan kegiatan yang ada pada langkah penjadwalan. Alokasi anggaran ini hendaknya dibuat serealistik mungkin.

Aspek pemerataan juga harus dipertimbangkan dalam merencanakan anggaran. Jangan sampai, ada kegiatan yang sama sekali tidak mendapatkan anggaran, sementara yang lainnya banyak menyedot anggaran. Terkecuali jika memang kegiatan tersebut sarna sekali tidak membutuhkan anggaran. Ketidakmerataan dalam merumuskan anggaran dapat dibenarkan, selama tetap ditempatkan dalam koridor skala prioritas dan atau terhadap kegiatan yang sengaja diunggulkan oleh sekolah tersebut, serta telah mendapatkan kesepakatan dari komponen sekolah, komite sekolah dan stake holders yang lainnya. Setelah anggaran dialokasikan, sumber-sumber anggaran juga perlu ditetapkan.

D. Langkah-Langkah Perumusan Operasional Rencana Sekolah

Untuk mengoperasionalkan langkah-langkah perumusan rencana sekolah, kita dapat menggunakan pendekatan pemecahan masalah (problem solving). Perencanaan sekolah sekaligus juga akan memecahkan masalah-masalah yang mungkin akan dihadapi oleh sekolah. Adapun langkah-langkah operasional perencanaan sekolah yang menggunakan pendekatan pemecahan masalah adalah:

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dilakukan oleh suatu tim yang dibentuk oleh yayasan atau kepala sekolah, yang menyangkut substansi manajemen sekolah yaitu:

(a) Kegiatan belajar mengajar, (b) Kegiatan peserta didik, (c) Kegiatan tenaga kependidikan sekolah, (d) Prasarana dan sarana sekolah, (e) Pendanaan sekolah, (f) Partisipasi masyarakat, (g) Layanan khusus, dan (h) Ketatausahaan sekolah.

Identifikasi masalah ini dilakukan dengan cara mengeksplorasi dan mengkonfirmasikan permasalahan yang dihadapi oleh sekolah kepada: pengurus yayasan, kepala sekolah, tenaga kependidikan (guru dan staf), anak didik, orang tua, masyarakat, dewan sekolah, kepala sekolah yang menjadi kelanjutan sekolah tersebut, dan sebagainya.

Masalah-masalah yang diidentifikasi hendaknya yang seobjektif mungkin dan seriil mungkin, dan bukan terkaan sumber data. Masalah-masalah tersebut dapat digali dengan penyebaran angket, pengamatan, penggalian data dokumenter dan wawancara. Dari kegiatan identifikasi masalah ini akan didapatkan banyak masalah yang dapat diangkat guna dicarikan alternatif pemecahannya.

2. Identifikasi Alternatif Penyebab

Berdasarkan permasalahan yang diidentifikasi di atas, kemudian digali juga alternatif penyebab munculnya masalah. Satu permasalahan dimungkinkan oleh lebih dari satu alternatif penyebab. Alternatif penyebab masing-masing masalah tersebut, hendaknya yang seriil mungkin, ialah yang dialami oleh sekolah tersebut beserta komponen-komponennya. Sebab, jika alternatif penyebab dan yang dikemukakan di sini bukan yang rill, maka alternatif pemecahan yang akan dipecahkan juga menjadi tidak rill.

3. Identifikasi Alternatif Pemecahan Masalah

Dalam mengidentifikasi alternatif pemecahan masalah, haruslah dipertimbangkan masalah dan alternatif pemecahannya. Suatu masalah yang sama, dengan alternatif penyebab yang berbeda, bisa membutuhkan alternatif pemecahan masalah yang berbeda, dan bisa juga membutuhkan alternatif pemecahan masalah yang sama. Suatu masalah yang berbeda, dengan alternatif penyebab yang sama, bisa membutuhkan alternatif pemecahan masalah yang sama atau berbeda. Semakin banyak alternatif pemecahan masalah yang diajukan, akan semakin mudah didapatkan alternatif pemecahan masalah yang lebih tepat.

4. Identifikasi Faktor Pendukung

Guna menentukan alternatif pemecahan masalah yang tertepat, diperlukan faktor pendukung yang berupa sumber-sumber potensial di sekolah tersebut. Sehingga faktor-faktor pendukung bagi altematif pemecahan masalah yang ada patut diidentifikasi. Ada kalanya faktor pendukung ini berasal dari dalam sekolah sendiri, dan ada kalanya berasal dan luar. Keduanya perlu diidentifikasi.

5. Identifikasi Faktor Penghambat

Selain faktor-faktor pendukung bagi altematif pemecahan masalah, diidentifikasi juga faktor-faktor yang diduga sebagai penghambatnya agar dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menentukan altematif yang paling tepat. Faktor-faktor penghambat demikian ini, ada kalanya bersumber dari dalam sekolah sendiri, tetapi tidak jarang juga berasal dari luar. Baik yang berasal dari dalam maupun yang berasal dari luar, patut diidentifikasi.

6. Penentuan Altematif Terpilih

Setelah diperhatikan dengan seksama, serta berdasarkan banyaknya faktor pendukung dan faktor penghambat, alternatif-alternatif pemecahan masalah yang telah diajukan, dapat dipilih. Alternatif pemecahan yang dipilih inilah yang dikenal dengan alternatif terpilih.

Setelah pendekatan pemecahan masalah ini ditempuh, perencana sekolah perlu membahasakan alternatif pemecahan masalah yang telah diambil ke dalam bahasa perencanaan/program. Alternatif pemecahan masalah yang telah dipilih (altematif terpilih), ini dibahasakan dengan bahasa program. Dan bahasa program ini, kemudian ditentukan kapan waktu pelaksanaannya, berapa biayanya, dan siapa pelaksananya.

E. Rapat Kerja Perumusan Rencana Berbasis Sekolah

Salah satu karakteristik perencanaan pendidikan berbasis sekolah adalah selain tinggi muatan bottom-up-nya, juga banyak melibatkan guru/karyawan, wakil orang tua, komite sekolah, masyarakat dan stake holders yang lainnya.Agar tingkat keterlibatan mereka sangat tinggi, maka perlu disediakan arenanya. Salah satu arena yang tepat adalah rapat kerja (raker) dengan agenda tunggal perumusan rencana. Beberapa langkah operasional yang harus ditempuh adalah:

1. Bentuklah tim penyusun rencana. Tim ini bertugas untuk mengidentifikasi masalah, alternatif penyebab dan alternatif pemecahannya. Sebagai sumber datanya adalah: pengurus yayasan jika sekolah swasta), kepala sekolah, guru/ karyawan, siswa, orang tua, tokoh masyarakat, sekolah lanjutannya (untuk SMP adalah SMU/SMK)/ komite sekolah/dewan sekolah/majelis madarasah dan stake holders lainnya. Dari kegiatan ini telah tersedia data mentah awal yang berisi masalah, alternatif penyebab dan alternatif pemecahannya.

2. Bentuklah panitia rapat kerja yang bertugas melaksanakan kegiatan rapat kerja mulai dari awal sampai dengan selesai.

3. Lakukan rapat kerja dengan agenda penyusunan rencana kerja sekolah.

4. Setelah rencana tersebut berhasil disusun dan dihaluskan, maka untuk selanjutnya kepala sekolah, ketua yayasan, dan komite sekolah/ dewan sekolah/ majelis madarasah mengesahkannya.

F. Penutup

Pada era otonomi daerah dengan seiring berkembangnya wacana desentralisasi pemerintahan dan school based management ini, perencanaan pendidikan di sekolah sepatutnya menggunakan pendekatan yang bersifat bottom up, atau perencanaan pendidikan berbasis sekolah. Proses perencanaan pendidikan berbasis sekolah mengggunakan langkah-langkah perencanaan pendidikan yang selama ini ditempuh. Hanya saja dalam setiap proses tersebut, hendaknya melibatkan seluruh komponen sekolah, komite sekolah/dewan sekolah/majelis madarasah dan stake holders sekolah yang lainnya.

Langkah-langkah perencanaan sekolah adalah: forecasting, objective, policy, programming, procedure, schedule dan budgeting. Sedangkan langkah- langkah operasionalnya dengan menggunakan pendekatan pemecahan masalah, yaitu: identifikasi masalah, identifikasi alternatif pemecahan masalah, identifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat, dan penentuan alternatif terbaik. Setelah pendekatan pemecahan masalah ini ditempuh, dilanjutkan dengan pembahasaan alternatif terpilih ke dalam bahasa program. Selanjutnya, ditentukan kapan waktu pelaksanaannya, berapa anggarannya, dan siapa yang menjadi pelaksanaannya.

Agar seluruh komponen sekolah, komite sekolah/ dewan sekolah/ majelis madarasah dan stake holders lainnya terlibat secara aktif, patut disediakan arena yang bernama rapat kerja dengan agenda tunggal penyusunan rencana sekolah. Agar data yang digali tersebut memberikan nuansa bottom up, desentralisasi, maka teknik eksploratory hendaknya dipilih; dan jangan sampai menggunakan teknik konfirmatory. Begitu juga pengesahan akhirnya bukanlah hanya oleh kepala sekolah melainkan yang lebih utama adalah oleh komite sekolah/ dewan sekolah/ majelis madarasah.

Pendekatan Perencanaan Pendidikan

Oct 16, '08 3:47 AM for everyone

Pendidikan pada hakikatnya berlangsung seumur hidup. Oleh karena itu, secara hakiki, pembangunan pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya pembangunan manusia yang diharapkan dapat melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas. Upaya-upaya pembangunan di bidang pendidikan, pada dasarnya diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia itu sendiri. Karena pendidikan merupakan hak setiap warga negara, di dalamnya terkandung makna bahwa pemberian layanan pendidikan kepada individu, masyarakat, dan warga negara adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan keluarga. Oleh karena itu, manajemen sistem pembangunan pendidikan harus didesain dan dilaksanakan secara terpadu, serta diarahkan pada peningkatan akses pelayanan yang seluas-luasnya bagi warga masyarakat, dengan mengutamakan mutu, efektivitas dan efisiensi.

Pembangunan pendidikan merupakan salah satu bagian yang sangat vital dan fundamental untuk mendukung upaya-upaya pembangunan Kota Tasikmalaya di bidang lainnya. Pembangunan pendidikan merupakan dasar bagi pembangunan lainnya, mengingat secara hakiki upaya pembangunan pendidikan adalah membangun potensi manusia yang kelak akan menjadi pelaku pembangunan.

Pembangunan pendidikan itu sendiri perlu direncanakan secara matang supaya tujuan yang diharapkan dapat tercapai dan tepat sasaran. Proses perencanaan merupakan unsur penting dan strategis sebagai pemandu arah pelaksanaan kegiatan dan merupakan salah satu faktor kunci efektivitas terlaksananya aktivitas pendidikan demi tercapainya tujuan pendidikan yang diharapkan bagi setiap jenjang dan jenis pendidikan pada tingkat nasional maupun lokal.

Pada dasarnya perencanaan bermakna sangat kompleks. Perencanaan dapat didefinisikan dalam berbagai macam ragam, tergantung perspektif yang digunakan serta latar belakang yang mempengaruhi seseorang untuk mendefinisikannya. Dalam arti seluas-luasnya, perencanaan biasanya dimaknai sebagai proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.

Dalam perencanaan pendidikan terdapat tiga model pendekatan. Pertama, pendekatan permintaan masyarakat (social demand approach). Dalam pendekatan ini program pendidikan memang dibuat atas dasar permintaan yang ada di dalam masyarakat dan cenderung memperhatikan tuntutan sosial akan pendidikan. Pendekatan ini memakai asumsi bahwa layanan pendidikan merupakan kewajiban pemerintah suatu negara kepada rakyatnya, oleh karena itu misi sosial dalam pelayanannya sangat menonjol, terutama untuk jenjang pendidikan dasar.

Para ahli ekonomi banyak mengkritik pendekatan perencanaan model ini, mereka berpendapat pendekatan ini mengabaikan masalah besarnya sumber alokasi nasional dan juga menganggap bahwa pemerintah telah mengabaikan prinsip efisiensi alokasi sumber daya dan tidak mempersoalkan berapa banyaknya sumber daya yang dialirkan dan dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan sistem pendidikan. Padahal sumber tersebut dapat dipakai dengan baik untuk perkembangan nasional secara keseluruhan terutama dilihat dari sudut investasi ekonomi. Selain itu pendekatan ini mengabaikan sifat dan macam tenaga kerja yang dihasilkan yang diperlukan oleh sektor ekonomi, untuk beberapa lapangan kerja jumlah tenaga kerja yang tersedia begitu melimpah sementara untuk lapangan kerja yang lain tidak tersedia.

Pendekatan kedua adalah pendekatan ketenagakerjaan (man power planning). Pendekatan ini mendesain perencanaan pendidikan dikaitkan dengan pengembangan tenaga manusia melalui pendidikan, guna memenuhi tuntutan kebutuhan sektor perekonomian. Pendekatan ini memprioritaskan perencanaan pendidikan pada peningkatan/pengembangan pendidikan yang lebih tinggi (universitas), karena berhubungan langsung dengan penyediaan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh sektor perekonomian. Sementara pendidikan di tingkat dasar kurang diperhatikan karena tidak menyediakan tenaga kerja secara langsung, kalaupun ada hanya tenaga kerja yang berlevel rendah.

Dalam perencanaan ketenagakerjaan ini dilakukan perkiraan-perkiraan terhadap kebutuhan tenaga kerja untuk sektor-sektor perekonomian. Pendekatan ini dapat dilakukan di level nasional, lokal maupun di dalam suatu lingkungan industri. Pada tingkat lokal akan memberikan dampak pada kebijakan dan pengembangan program pengembangan SDM. Pendekatan ini banyak digunakan untuk menentukan jenis dan program pelatihan yang dipersyaratkan bagi tenaga kerja, dan perbandingan manfaat-biaya (cost-benefit) analysis) yang dapat dijadikan alternatif program pelatihan bagi tenaga kerja.

Pendekatan yang ketiga adalah pendekatan nilai tambah (the rate of return approach). Pada dasarnya pendekatan ini pengembangan lebih lanjut dari pendekatan ketenagakerjaan (man power planning). Pendekatan nilai tambah yang dikaitkan dengan ketenagakerjaan ini merupakan pendekatan yang banyak disukai oleh perencana pendidikan khususnya para ahli ekonomi. Pendekatan ini menitikberatkan pada keseimbangan antara keuntungan dan kerugian. Prinsip untung rugi inilah yang dipakai oleh individu yang rasional kalau memutuskan bagaimana sebaiknya membelanjakan uangnya agar keinginannya tercapai. Ia meneliti alternatif-alternatifnya, menimbang biaya masing-masing alternatif itu dan kepuasan yang menyertainya atau kegunaan yang akan diperolehnya dan kemudian memilih kemungkinan-kemungkinan tertentu sebatas kemampuannya yang paling menguntungkan. Para ahli ekonomi ini mengatakan bahwa perencanaan ekonomi dan pendidikan harus mengikuti cara berpikir yang sama seperti ini apabila menghadapi masalah alokasi dari keseluruhan sumber dana untuk sektor-sektor penting yang berbeda atau didalam menghadapi alokasi dari keseluruhan sumber sistem pendidikan untuk berbagai sub sektornya. Sebagai seorang perencana yang baik dituntut untuk berpikir secara intuitif dalam arti untung rugi ini.

Dalam tataran strategi makro, pendidikan merupakan sebuah investasi sosial jangka panjang dalam mendukung proses pembangunan. Pendidikan adalah driver sekaligus katalisator percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan pendidikan Kota Tasikmalaya perlu dikembangkan secara komprehensif, sebagai rencana sistematik dalam menumbuhkembangkan dan memberdayakan sumber daya manusia Kota Tasikmalaya sekaligus mendukung usaha pembangunan daerah dan pembangunan nasional.

ERENCANAAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
Oleh :Timo sabiliyanto
A. Langkah-langkah perencanaan pendidikan luar sekolah
1. Mendiaknosis kaadaan daerah
 Kondisi demografi
 Kondisi pembangunan (yang sedang berlangsung,yang sudah berlangsung, dan yang akan dilaksanakan.
 Kondisi alam
 Kondisi pendidikan
2. Menetapkan prioritas sasaran didik, warga belajar, kebutuhan warga belajar,dan tujuan belajar
 Identiikasi warga belajar
 Kebutuhan warga belajar (dilihat, dianggap, dirasakan) Supaya warga belajar termotivasi
 Metode dan tehnik identifikasi
3. MErancang system penyampaian pendidikanyang memadai warga belajar (tempat, sumber belajar, dan factor-faktor yang akan timbul)
4. Implementasi, Evaluasi, dan adaptasi yang terus menerus
 Waktu yang memadai
 Evaluasi secara kontinyu.
B. PERLUNYA PERENCANAAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
a) Untuk mengembangkan kemampuan berfikir masyarakat
b) Mengembangkan pengetahuan masyarakat
c) Mengembangkan nilai dan norma
d) Orang tua tidak mampu mendidik.
C. FUNGSI PENDIDIKAN
1) Menyesuaikan diri dengan perubahan
2) Membri pandangan bagaimana perubahan terjadi.
Penyesuaian secara sistematis membutuhkan waktu, biaya, tenaga dan Sumber-sumber lain.
D. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perencanaan Pendidikan
 Perubahan tentang internal dan eksternal system pendidikan
 Perubahan berfikir social pelatih masyarakat
 Perkembangan struktut dalam pendidikan (Struktur berbeda)
 Interes penanggung jawab perencanaan.
 Tekanan dari problem yang bersifat akut.
E. Dasar-Dasar Informasi Perencanan pendidikan
 Nilai yang ada di Masyarakat
 Sikap siswa terhadap pendidikan dan pekerjaan
 Hasil penelitian Pengembangan kurikulum
 Performen system pendidikan berbeda
 Pengembanagan tenaga kerja yang akan datang
 Efek proses mikro pada lembaga pendidikan
 Perkembangan ekonomi.
F. Teori perencanaan Pendidikan
1. Teori Radikal
Kebebasan lembaga/organisasi lokl membuat membua perencanan pendidikan.
Dengn dasar pertimbangan Kebutuhan, partisipasi, Tiap-tiap organisasi pendidikan berbeda.
2. Teori Advocacy
Dalam teori ini lebih menekankan hal-hal yang bersifat umum.
Dengan dasar pertimbangan ( Kepentingan umum, lebih luas, Toleransi, dan perlindungan minoritas.
3. Teori Transactive
Teori ini bahwa pendidikan trikat oleh individu dan kepentingan pribadi diteliti satu persatuu.
Dasar pemikiran ( Kebutuhan berbeda dan mngembangkn nilai-nilai pribadi.
4. Teori Synoptik / Teori komperhensif
Model pendekatannya melalui
 Sistem pleaning
 Rasional System Approach
 Rational komperhensivepleaning
Proses Perencanaan pendidikan synoptic
 Pengenalan praktek lingkungan
 Estimasi Ruang lingkup {raktek Lingkngan
 Klarifikasi kemungkinan pnyelesian.
5. Teori Incremental
Kemeampuan lembaga dan performan para prsonalia ( hati-hati, jangka pendek )
Dasar pemikiran dalam teori ini lembga mengetahui hasil kebutuhan, Pengelola/kemampuan.
Perencanaan parsipatif :
 Pendidikan milik bersama
 Fungsi lembaga pendidikan sebagai penerangan bagi masyarakat
 Timbal balik
Proses hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat
 Identifikasi manusia-manusia sangat pnting
 Perhatikan pikiran dan angan-angan dan pemikiran masyarakat.
 Nilai biaya
 Nilai hasil
Perencanaan tradisional Perencanaan Partisipatori
1.Peran perancanaan pendidikan dibawah
Arahan pengembangan ekonomi
2. penilaian kuntitatif pada input output
Sebagai tanaga krja
3. Perncanaan tingkat nsional 1. Perencanaan teritegrasi dalam pengam-
Bilan keputusan secara mnyeluruh
2. Pnilaian pada program dan tujuan system
Pendidikan.
3. Perencanaan disentralisasi.
Partisipan 1. Tertarik dan menaruh perhatian trhaap dunia pendidikan
2. Mau blajar pada orang ahli
3. Memiliki intelektual sebagai prncanaan
4. Berusaha memahami masalah-masalah pndidikan
5. Dapat bekerja secara fektif.

ERENCANAAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
Oleh :Timo sabiliyanto
A. Langkah-langkah perencanaan pendidikan luar sekolah
1. Mendiaknosis kaadaan daerah
 Kondisi demografi
 Kondisi pembangunan (yang sedang berlangsung,yang sudah berlangsung, dan yang akan dilaksanakan.
 Kondisi alam
 Kondisi pendidikan
2. Menetapkan prioritas sasaran didik, warga belajar, kebutuhan warga belajar,dan tujuan belajar
 Identiikasi warga belajar
 Kebutuhan warga belajar (dilihat, dianggap, dirasakan) Supaya warga belajar termotivasi
 Metode dan tehnik identifikasi
3. MErancang system penyampaian pendidikanyang memadai warga belajar (tempat, sumber belajar, dan factor-faktor yang akan timbul)
4. Implementasi, Evaluasi, dan adaptasi yang terus menerus
 Waktu yang memadai
 Evaluasi secara kontinyu.
B. PERLUNYA PERENCANAAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
a) Untuk mengembangkan kemampuan berfikir masyarakat
b) Mengembangkan pengetahuan masyarakat
c) Mengembangkan nilai dan norma
d) Orang tua tidak mampu mendidik.
C. FUNGSI PENDIDIKAN
1) Menyesuaikan diri dengan perubahan
2) Membri pandangan bagaimana perubahan terjadi.
Penyesuaian secara sistematis membutuhkan waktu, biaya, tenaga dan Sumber-sumber lain.
D. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perencanaan Pendidikan
 Perubahan tentang internal dan eksternal system pendidikan
 Perubahan berfikir social pelatih masyarakat
 Perkembangan struktut dalam pendidikan (Struktur berbeda)
 Interes penanggung jawab perencanaan.
 Tekanan dari problem yang bersifat akut.
E. Dasar-Dasar Informasi Perencanan pendidikan
 Nilai yang ada di Masyarakat
 Sikap siswa terhadap pendidikan dan pekerjaan
 Hasil penelitian Pengembangan kurikulum
 Performen system pendidikan berbeda
 Pengembanagan tenaga kerja yang akan datang
 Efek proses mikro pada lembaga pendidikan
 Perkembangan ekonomi.
F. Teori perencanaan Pendidikan
1. Teori Radikal
Kebebasan lembaga/organisasi lokl membuat membua perencanan pendidikan.
Dengn dasar pertimbangan Kebutuhan, partisipasi, Tiap-tiap organisasi pendidikan berbeda.
2. Teori Advocacy
Dalam teori ini lebih menekankan hal-hal yang bersifat umum.
Dengan dasar pertimbangan ( Kepentingan umum, lebih luas, Toleransi, dan perlindungan minoritas.
3. Teori Transactive
Teori ini bahwa pendidikan trikat oleh individu dan kepentingan pribadi diteliti satu persatuu.
Dasar pemikiran ( Kebutuhan berbeda dan mngembangkn nilai-nilai pribadi.
4. Teori Synoptik / Teori komperhensif
Model pendekatannya melalui
 Sistem pleaning
 Rasional System Approach
 Rational komperhensivepleaning
Proses Perencanaan pendidikan synoptic
 Pengenalan praktek lingkungan
 Estimasi Ruang lingkup {raktek Lingkngan
 Klarifikasi kemungkinan pnyelesian.
5. Teori Incremental
Kemeampuan lembaga dan performan para prsonalia ( hati-hati, jangka pendek )
Dasar pemikiran dalam teori ini lembga mengetahui hasil kebutuhan, Pengelola/kemampuan.
Perencanaan parsipatif :
 Pendidikan milik bersama
 Fungsi lembaga pendidikan sebagai penerangan bagi masyarakat
 Timbal balik
Proses hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat
 Identifikasi manusia-manusia sangat pnting
 Perhatikan pikiran dan angan-angan dan pemikiran masyarakat.
 Nilai biaya
 Nilai hasil
Perencanaan tradisional Perencanaan Partisipatori
1.Peran perancanaan pendidikan dibawah
Arahan pengembangan ekonomi
2. penilaian kuntitatif pada input output
Sebagai tanaga krja
3. Perncanaan tingkat nsional 1. Perencanaan teritegrasi dalam pengam-
Bilan keputusan secara mnyeluruh
2. Pnilaian pada program dan tujuan system
Pendidikan.
3. Perencanaan disentralisasi.

Partisipan 1. Tertarik dan menaruh perhatian trhaap dunia pendidikan
2. Mau blajar pada orang ahli
3. Memiliki intelektual sebagai prncanaan
4. Berusaha memahami masalah-masalah pndidikan
5. Dapat bekerja secara fektif.