Manajemen Diklat

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Perkembangan dunia sudah semakin pesat, berbagai inovasi dan hal-hal baru bermunculan bersamaan dengan kendala dan permasalahan yang dibawanya. Perkembangan tersebut membuat suatu perubahan yang signifikan terhadap keberlangsungan hidup manusia atau idividu yang ada didalamnya. Pasalnya pemanfaatan kemajuan dan kemampuan untuk mengatasi permasalahan yang kerap muncul merupakan kunci pokok manusia untuk tetap dapat mengikuti perkembangan.

Dengan kondisi seperti itu munculah istilah persaingan, dimana setiap individu yang termasuk dalam perkembangan tersebut saling bersaing dan mengembangkan diri untuk dapat memperoleh nilai lebih dibandingkan dengan pesaing lainya. Dalam konsep dunia modern istilah persaingan muncul dengan nama Globalisasi yang maknanya hampir sama hanya saja perbadaan istilah. Globalisasi memungkinkan dunia berada pada satu kesatuan yang utuh atau “one united”, tidak ada batasan suatu Negara atau organsiasi tertentu, semua elemen masyarakat dapat ikut serta dalam persaingan. Begitu halnya dengan Negara Indonesia, masyarakat Indonesia tidak hanya bersaing dengan dengan masyarakat Indonesia lagi melainkan dengan masyarakat dunia secara umum.

Dengan konsep persoalan makro diatas maka sudah sepantasnya Negara memperhatikan hal tersebut dengan selalu melakukan perkembangan terhadap masyarakatnya, selain itu setiap individu pun memegang peran penting, dia harus bias mengambangkan pribadinya sendiri atau self education dan organsiasi  yang ada pun harus terus dapat meningkatkan kualitas individu organsiasiya. Hal tersebut semata-mata untuk tetap eksis dalam perkembangan global dan mampu menjadi unggul dalam persaingan dunia.

Dalam rangka peningkatan SDM aparatur pemerintah maka salah satu langkah penting yang sedang dan akan terus dilakukan adalah melalui Diklat baik berupa diklat Struktural, Diklat Teknis maupun, Diklat Fungsional. Diklat merupakan  alat  yang memiliki daya guna dan hasil guna yang tinggi dalam meningkatkan kapasitas apartur dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Agar pelaksanaan suatu diklat benar-benar efektif, maka penyelenggaraan diklat harus benar-benar ditangani secara profesional.

BAB II

PEMBAHASAN

v DESKRIPSI KEGIATAN LAPANGAN

1.      TAHAP PERSIAPAN

Pada tahap ini ditentukan kapan dan dimana tempat badan diklat yang akan diobservasi. Untuk penentuan tempat observasi tersebut ditentukan oleh dosen pembimbing Mata Kuliah Manajemen Pendidikan dan Pelatihan. Sebelum melaksanakan observasi tersebut terlebih dahulu membuat kisi-kisi instrumen, contoh bentuk instrument tersebut antara lain :

1.      Program-program pelatihan yang ada di lembaga tersebut baik yang sudah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan?

2.      Kajian empirik:

1.      Fenomena Makro yang mendasari pelaksanaan Pelatihan?

2.      Fenomena Mikro yang mendasari pelaksanaan Pelatihan?

3.      Kompetensi calon peserta sebelum mengikuti pelatihan?

4.      Kompetensi calon peserta yang diinginkan sesudah mengikuti pelatihan?

5.      Jumlah peserta dan pengajar/pemberi materi yang ikut serta dalam pelatihan?

6.      Tujuan dari diselenggarakannya pelatihan?

7.      Kurikulum Pelatihan

2.      TAHAP PELAKSANAAN

Tahap pelaksanaan artinya dilakukanlah observasi tersebut sesuai dengan tempat yang telah ditentukan. Pada tahap inilah sangat dimanfaatkan untuk mendapatkan semua informasi dari lembaga diklat yang diobservasi dengan menggunakan kisi-kisi instrumen yang telah disiapkan sebelumnya.

3.      HASIL YANG DIPEROLEH

Hasil yang diperoleh dari observasi yaitu informasi mengenai pelaksanaan pelatihan yang ada di Lembaga Diklat tersebut, Profil dari lembaga tersebut, dan contoh kegiatan Diklat yang dilakukan seperti pada contoh yang saya kutip dari internet yaitu pada Lembaga BBPP Lembang sebagai berikut.

v  Profil Lembaga BBPP Lembang

BBPP (Balai Besar Pelatihan Pertanian) Lembang berdiri sejak tahun 1962, yang pada awalnya bernama Pusat Latihan Pertanian (PLP) milik Pemda Prop. Jawa Barat. Kemudian pada tanggal 28 Januari 1978 berdasarkan SK Menteri Pertanian No.52/Kpts/Org/1/1978 pengelolaan diambil alih oleh Badan Pendidikan dan Latihan Penyuluhan Pertanian dan berubah menjadi Balai Latihan Pegawai Pertanian (BLPP) Kayuambon dengan tingkat Eselonering LLBB meliputi wilayah kerja Jawa Barat Bagian Timur dan DKI Jakarta.

BBPP Lembang terletak pada wilayah sentra produksi sayuran dan tanaman hias yang subur, juga merupakan daerah agrowisata. Ketinggian daerah sekitar 1.400 m dari permukan laut, dengan curah hujan sekitar 100-400 mm/bulan serta rata-rata kelembaban nisbi 84-89%, sangatlah ideal BBPP Lembang menjadi pusat tempat pelatihan, lokakarya, atau seminar bagi pengembangan SDM pertanian serta sebagai pusat informasi teknologi pertanian khususnya sayuran, tanaman hias, buah-buahan dengan scope nasional dan internasional.

v  Visi dan Misi

v  Visi

“Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang Termaju dan Profesional di Tahun 2012”

v  Misi

1. Meningkatkan Kualitas SDM, dan menyusun rencana program yang kompetitif beserta penganggaran.
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan yang akuntabel, menerbitkan ketatausahaan dan kerumahtanggan Balai.
3. Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana pelatihan serta meningkatkan peran dan produktivitas instalasi agribisnis.
4. Meningkatkan dan melaksanakan kerjasama kelembagaan, baik dalam maupun luar negeri serta melayani konsultasi agribisnis bagi aparatur dan non aparatur.
5. Melaksanakan sistem informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pelatihan yang akurat dan kredibel.
6. Melaksanakan pelatihan teknis dan pelatihan fungsional di bidang pertanian serta mengembangkan teknik pelatihan teknis di bidang holtikultura bagi aparatur pertanian serta melaksanakan pelatihan teknis dan kewirausahaan di bidang pertanian serta mengambangkan teknik pelatihan teknis dan kewirausahaan di bidang hortikultura bagi non aparatur pertanian.
7. Melaksanakan proses pembelajaran (Mendidik, Mengajar, Melatih), mengembangkan dan menghasilkan media, paket pembelajaran, metodologi pelatihan teknis, fungsional dan kewirausahaan di bidang hortikultura dan pertanian lainnya bagi aparatur dan non aparatur.

v  Kegiatan

A.    Jenis Kegiatan

Jenis kegiatan yang dilaksanakan di BBPP Lembang, antara lain:

1.      Pelatihan teknis dan fungsional di bidang petanian bagi aparatur pertanian.

2.      Pelatihan teknis dan kewirausahaan di bidang pertanian bagi non aparatur pertanian.

3.      Pelatihan Jejaring Kerja Petani Hortikultura Tingkat. ASEAN.

4.      Pengembangan Kelembagaan Usahatani (PIA, P4S, LM3).

5.      Kerjasama/kemitraan dengan dalam dan luar negeri seperti : Ditjen Horti, Sekjen Deptan, Pemda Propinsi/Kabupaten, JICA Jepang, Afghanistan.

6.      Peningkatan peran dan produktivitas instalasi agribisnis.

B.     Sasaran dan Jangkauan Wilayah

1.      Sasaran : Aparatur dan Non Aparatur di bidang pertanian.

2.      Jangkauan wilayah mencangkup scope nasional dan internasional.

C.    Kurikulum

Kurikulum yang dipergunakan dalam proses pelatihan disusun berdasarkan kompetensi kerja hasil identifikasi kebutuhan pelatihan/Analisis Kebutuhan pelatihan dari Calon Peserta, dan institut terkait.

D.    Fasilitator

Dalam struktur organisasi BBPP Lembang trdapat 3 bidang yang diantaranya adalah bidang penyelenggara diklat yang salah satu fungsinya sebagai instruktur atau fasilitator yang bertugas memfasilitasi peserta dalam kegiatan diklat. Selain bidang penyelenggara terdapat juga seksi pelatihan aparatur dan seksi pelatihan non aparatur yang membantu bidang penyelenggara dalam memfasilitasi peserta diklat.

E.     Strategi

Dalam menyelenggarakan diklat BBPP Lembang mengacu kepada penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian yang menjadi pegangan dan pedoman dalam menetapkan kegiatan, dantaranya :

1. Peningkatan Kualitas Program Pelatihan
2. Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Pelatihan
3. Pengembangan dan Penerapan Metodologi pelatihan
4. Peningkatan Kualitas SDM pelatihan pertanian
5. Pelaksanaan bimbingan, pemantauan, dan evaluasi pelatihan.
6. Pengembangan IPTEK dalam Pembangunan Pertanian
7. Pengembangan kerjasama/kemitraan dan jejaring kerja pelatihan pertanian dengan Pihak Luar.
8. Penumbuhan wirausahawan muda di bidang agribisnis dilakukan melalui magang dan pelatihan kewirausahaan pertanian.
9. Pengembangan Sistem Informasi Teknologi dalam rangka mendukung kegiatan balai.
10. Pemantapan dan pengembangan tata kelola administrasi dan manajemen dan pengembangan SDM pertanian balai.

F.     Prosedur

Secara umum prosedur BBPP Lembang adalah: penyusunan rencana, program dan pelaksanaan kerjasama, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, dilaksanakan oleh bidang program dan evaluasi yang dibantu oleh seksi program dan kerjasama dan seksi evaluasi dan pemantauan. Untuk pelenyelenggaraan diklat dilaksanakan oleh bidang penyelenggara.

1. Melaksanakan identifikasi kebutuhan pelatihan pertanian
2. Menyusun data base pelatihan pertanian
3. Menjalin kerjasama pelatihan teknis dengan instasi terkait/pemerintah
4. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penetapan komoditas unggulan hortikultura penghasil devisa Negara.
5. Melaksanakan kerjasama pelatihan luar negeri
6. Penyusunan perencanaan program pelatihan.
7. Pengembangan kapasitas sarana prasarana balai dalam meningkatkan  kualitas pelatihan serta produktivitas.
8. Pengembangan sistem informasi administrasi, penatausahaan dan rumah tangga balai sesuai peraturan yang berlaku.
9. Penyusunan akreditasi dan standarisasi program penyelenggaraan pelatihan
10. Penyusunan Sertifikasi manajemen mutu penyelenggaraan pelatihan (ISO)
11. Pengembangan materi, metodologi dan media program pelatihan Berbasis Kompetensi Kerja.
12. Penyelenggaraan pelatihan teknis agribisnis dan permagangan bagi aparatur dan non aparatur pertanian.
13. Penyelenggaraan pelatihan teknis bagi aparatur dan non aparatur pertanian
14. Melaksanakan pelatihan Kepemimpinan dan kewirausahaan bagi non aparatur pertanian;
15. Melaksanakan permagangan teknis agribisnis dan kewirausahaan bagi instruktur/pengelola.
16. Bimbingan bagi Alumni pelatihan aparatur dan non aparatur pertanian.
17. Penyusunan SKKNI di Bidang Pertanian
18. Melakukan monitoring dan evaluasi serta pengendalian internal

BAB III

PENUTUP

v  KESIMPULAN

Dalam rangka peningkatan SDM aparatur pemerintah maka salah satu langkah penting yang sedang dan akan terus dilakukan adalah melalui Diklat baik berupa diklat Struktural, Diklat Teknis maupun, Diklat Fungsional. Diklat merupakan  alat  yang memiliki daya guna dan hasil guna yang tinggi dalam meningkatkan kapasitas apartur dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Agar pelaksanaan suatu diklat benar-benar efektif, maka penyelenggaraan diklat harus benar-benar ditangani secara profesional.

Oleh karena itu kita perlu melakukan observasi ke lembaga-leembaga diklat untuk mengetahui apa-apa yang dilakukan dalam melaksanakan diklat. Dalam melakukan suatu observasi diklat ke lembaga-lembaga diklat ada tahap-tahap yang perlu dilakukan, yaitu antara lain:

8.      Tahap persiapan

9.      Tahap pelaksanaan

10.  Hasil yang diperoleh dari observasi